|

Pemangku Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh Temui Massa di Simpang Kodim 0101

acehAceh, Newsistana.com – Pemangku Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh Temui Massa di Simpang Kodim 0101Dia mengatakan belum ada hasil dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

- Massa di Simpang Kodim Akhirnya Bubarkan Diri

Banda Aceh – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjumpai massa yang berada di Simpang Kodim Banda Aceh. Malik Mahmud dan Zaini Abdullah datang setelah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang membahas bendera dan lambang Aceh selesai selesai, Kamis 4 April 2013.

Selain Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, hadir juga menjumpai massa Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Ketika berjumpa dengan ribuan massa tersebut, Malik Mahmud berorasi. Dalam orasinya dia mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki, bendera dan lambang Aceh saat ini sudah sah berlaku. “Pemerintah Pusat harus memahami itu,” kata Malik Mahmud di depan ribuan massa.

Namun, kata dia, masih ada sedikit ganjalan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007. Menurut dia, PP tersebut tidak berlaku di Aceh karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UUPA.

Dia mengatakan belum ada hasil dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

— Massa Akhirnya Bubarkan Diri

Ribuan massa pendukung bendera Aceh yang dari Kamis dinihari memadati Kota Banda Aceh dan dari tadi siang bertahan di Simpang Kodim Banda Aceh saat ini sudah mulai membubarkan diri dan kembali ke kampung masing-masing.

Mereka mulai membubarkan diri setelah mendengarkan orasi dari Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf di Simpang Kodim, Kamis sore, 4 April 2013.

Pemangku Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh mengharapkan agar massa bisa kembali pulang ke daerah masing-masing sambil menunggu proses politik yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat tentang bendera dan lambang Aceh. Selain mereka berdua, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga mengharapkan agar massa bisa kembali rumah masing-masing
Jika Qanun Bendera dan Lambang Aceh Dibatalkan, Maka Seluruh Unit Kerja Pemerintahan Se-Aceh Akan Mogok Massal !

- Tegas Wakil Komisi A DPRA Aceh Nurzahri

ditempat lain tempat Ini Adalah Hasil Kesepakatan Komisi A DPRK Se-Aceh di DPR Aceh Tadi Sore ” Kata Nurzahri.
Pertemuan Anggota Komisi A DPRK Se-Aceh di gedung serbaguna DPR Aceh menghasilkan beberapa kesepakatan penting terkait klarifikasi Kemendagri soal Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Kamis 4 April 2013.

Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh, Nurzahri, membeberkan beberapa hasil kesepakatan tersebut “Tadi siang kami telah melakukan rapat di DPR Aceh. Harus diketahui Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu sudah sah. Namun hanya bisa dibatalkan lewat keputusan presiden. Nah jika qanun itu dibatalkan, sesuai dengan hasil kesepakatan komisi A DPR se-Aceh, maka aktifitas pemerintahan se-Aceh akan dibekukan, dan Mogok Kerja semuanya” kata Nurzahri. (Yunan Nst>)

Short URL: http://newsistana.com/?p=8772

Posted by on 11:36 am. Filed under Aceh, Daerah, Terkini. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

<

Recently Commented